Filemon Gulö

Siarlingkungan.com // Jakarta - Wacana kenaikan harga rokok bermula dari hasil survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), menjadi ramai dan menimbulkan kegaduhan baru.

Pekerja pabrik rokok.
(ANTARA News/Hand Out PT HM Sampoerna Tbk)

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Herry Gunawan menilai wacana kenaikan harga rokok adalah isu kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan karena dapat membuat gaduh masyarakat Indonesia.

DPR pun merespons survei itu dengan mempercepat proses pembuatan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan yang intinya melindungi dan menyejahterakan para petani tembakau dan cengkih di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengatakan, survei kenaikan rokok Rp50 ribu yang diprakarsai oleh UI itu hanya untuk memuaskan kepentingan asing. Itu terbukti survei tersebut dibiayai Bloomberg Initiative sekitar Rp4,5 miliar.

Karena itu, politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah berhati-hati dan pertimbangkan betul sebelum mengambil kebijakan tentang menaikkan harga rokok.

Diskusi bertema "Rokok, Pajak dan Nasib Petani Tembakau" juga menghadirkan pembicara politikus Partai Gerindra Heri Gunawan, Pimpinan Pergerakan Perlawanan Petani Tembakau dari LIPI M Sobari dan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamudji.

Misbakhun lebih jauh mengatakan, selama ini kontribusi rokok pada negara sangat besar yaitu Rp145 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dari kontribusi ratusan BUMN yang hanya Rp30 triliun.

"Jadi pemerintah harus bijaksana karena rokok itu menyangkut hajat hidup orang banyak," ucapnya.

Di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis, (25/08/16) Heri Gunawan menilai isu kenaikan rokok Rp50 ribu hanya gonjang-ganjing politik yang dilakukan sekelompok orang yang didanai asing. Karena itu pemerintah jangan sembrono dan gegabah dalam merespons hasil survei UI yang jelas-jelas dibiayai asing

Heri melihat dampak yang sangat besar dari menaikkan harga rokok yakni makin banyaknya rokok ilegal yang beredar. Saat ini kata dia, peredaran rokok ilegal sudah mencapai 11% dan itu sudah merugikan negara dan petani.

Pabrikan rokok kita dulu mencapai 4.600-an, tapi kini tinggal 700-an. Selalu berkurang karena kebijakan pemerintah yang memihak asing. “Jadi, Gerindra akan menolak kalau pemerintah menaikkan harga rokok hanya berdasarkan survei yang melayani kepentingan asing," tandasnya.

Sementara itu, pengamat rokok kretek, Mohammad Sobary menambahkan, hasil survei yang dibiayai asing soal kenaikan harga rokok, diduga kuat sasarannya untuk mematikan industri rokok Indonesia, terutama yang berskala kecil dan rumahan.

Mohammad Sobary mengatakan bahwa survei itu bukan survei murni tapi memiliki kepentingan politik ekonomi yang akan merugikan Indonesia.

____

Editor : Eni

Siarlingkungan.com // Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani yang juga anggota Panja Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) menganggap pasal terkait pemidanaan orang yang menyebarkan paham di luar Pancasila, seperti komunisme dan leninisme pasal substansial. Pancasila sebagai ideologi negara harus dilindungi, kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

KUHP - Ilustrasi

Namun, Ia menggarisbawahi poin, jika paham tersebut hanya didiskusikan secara ilmiah dan sekadar ditulis maka tak perlu masuk ke dalam delik pidana.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Aspehupiki), Prof. Muladi berpendapat pencantuman delik ideologi di dalam RUU KUHP merupakan sesuatu yang wajar.

Namun, Muladi menilai wajar adanya larangan ideologi tertentu dalam sebuah negara. Larangan semacam itu pun dikenal di negara-negara demokratis. Contohnya di Eropa. Aparat akan memidanakan Anda jika Anda menyangkal Nazi melakukan pembantaian, tuturnya memberi amsal.

Meski demikian, Muladi sepakat jika delik ini berupa delik material. Artinya, si penyebar ajaran merah ini akan dihukum jika pikiran-pikiran kirinya terbukti menimbulkan kerusuhan.

Pencantuman delik ideologi dalam RUU KUHP memang mendapat kritik tajam. Dalam konsultasi publik RUU KUHP, Juli tahun lalu, peneliti Fajromei A. Ghofar melihat rumusan delik ideologi dalam RUU berpotensi mengancam hak asasi manusia. Pada tataran teoritis, delik ideologi juga masih belum jelas pengertiannya. Perumusannya, kata Fajromei, masih ambigu. Ia mempertanyakan apakah semua ajaran Marxisme/Leninisme dilarang, atau hanya ajaran yang ingin mengganti Pancasila?

Dalam Pasal 219 - 221 draf RUU KUHP disebutkan larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme-Leninisme (Pasal 219 dan 220), dan mengenai peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila (Pasal 221).

Disebutkan dalam salah satu pasal 219 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Selain KUHP, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini melibatkan revisi UU 8/1981 tentang KUHAP, RUU Perampasan Aset, serta revisi UU 31/1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semoga DPR tidak disibukkan oleh agenda Pemilu 2009, timpal Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta beberapa minggu yang lalu.

Rancangan pertama KUHP muncul pada 1964. Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita mengungkapkan, butuh waktu tiga bulan untuk menuntaskan 40 pasal. Ini RUU yang paling alot, tutur Romli, yang pernah terlibat dalam penyusunan KUHP.

_____

Penulis : Pemred

Editor : Ferlin

Siarlingkungan.com // Jakarta - Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi didakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini diduga menerima uang Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp45,287 miliar sepanjang 2012-2015.

Penuntut umum KPK Ronald F Worotikan mengatakan, penerimaan uang dari Ariesman untuk membantu mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, serta mengupayakan keinginan Ariesman selaku Presiden Direktur PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra (MWS).

Sanusi saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan
Tipikor Jakarta. Foto: RES/Hukumonline

PT MWS diketahui merupakan perusahaan pemegang persetujuan prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. Ariesman memberikan uang tersebut agar Sanusi mengupayakan untuk mengakomodasi keinginan Ariesman dalam ketentuan pasal-pasal Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakan agar (terdakwa) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota DPRD DKI Jakarta," kata Ronald saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/8/16).

Sementara, untuk dakwaan TPPU, Sanusi diduga membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp45,287 miliar untuk pembelian tanah dan bangunan, serta kendaraan bermotor dan perbuatan lain atas harta kekayaan dengan menyimpan uang sejumlah AS$10 ribu dalam brankas di rumahnya.

Penuntut umum Budhi Sarumpaet menyatakan, pencucian uang itu dilakukan Sanusi saat menjabat anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019. "Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, agar harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut seolah-olah bukan berasal dari suatu kejahatan," ujarnya.

Bermula ketika Sanusi menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dalam kurun waktu September 2009 sampai April 2016, Sanusi menerima penghasilam resmi sebesar Rp2,237 miliar perbulan. Berdasarkan SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh), Sanusi juga memiliki penghasilan lain dari usaha properti.

Penghasilan lain itu diperoleh Sanusi dari PT Bumi Raya Properti yang terdiri dari komponen gaji/pensiun atau JHT/THT, tunjangan PPh, tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR (tunjangan hari raya), serta penghasilan sewa dan penghasilan lainnya yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp2,599 miliar.

Budhi menjelaskan, selaku anggota DPRD DKI Jakarta, Sanusi tidak pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Sanusi, selain menerima uang dari Ariesman, ternyata pernah pula menerima uang-uang lain dari rekanan Pemprov DKI Jakarta dalam kurun waktu 20 Desember 2012-13 Juli 2015.

Sebagaimana diketahui, Komisi D DPRD DKI Jakarta memiliki mitra kerja, antara lain dengan Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta. Dari rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta ini, Sanusi diduga menerima uang sejumlah Rp45,287 miliar yang disamarkan dengan pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor.

Pertama, untuk pembelian tanah dan bangunan dengan total Rp21,18 miliar. Pada 20 Desember 2012, Sanusi membeli beberapa bidang tanah beserta bangunan yang kemudian digunakan Sanusi sebagai gedung Sanusi Center. Untuk membeli tanah dan bangunan di Kramat Jati itu, Sanusi meminta dibayarkan oleh Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira.

Budhi mengungkapkan, PT Wirabayu Pratama merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta antara tahun 2012 sampai dengan 2015. Sanusi meminta Danu Wira untuk membayarkan dua unit rumah tersebut langsung ke rekening pemilik rumah dan diatasnamakan Danu Wira.

Kemudian, Danu Wira juga diminta membayarkan pembelian dua unit rumah susun di Thamrin Executive Residence ke rekening PT Jakarta Realty. Untuk pembayaran rumah susun dilakukan secara bertahap, mulai dari down payment hingga angsuran kedua belas. Sedangkan, sisanya dibayarkan melalui Gina Aprilianti dan pihak lain.

Danu Wira diminta pula membayarkan pembelian tanah dan bangunan dari PT Putra Adhi Prima yang kepemilikannya diatasnamakan Sanusi di Perumahan Vimala Hills Villa and Resorts Cluster Alpen, Mega Mendung, Bogor hingga angsuran keenam belas, sedangkan sisanya dibayarkan melalui Gina Aprilianti, Hendrikus Kangean, PT Bumi Raya Properti, dan pihak lain.

Selain itu, Danu Wira diminta membayarkan pembelian satu unit rumah susun di Soho Pancoran South Jakarta, Tebet yang kepemilikannya diatasnamakan Sanusi. Pembayaran dilakukan langsung dari rekening Danu Wira ke rekening PT Cipta Pesona Karya selaku pengembang rumah susun Soho Pancoran South Jakarta.

Pada 17 September 2014, Sanusi meminta Danu Wira untuk membayarkan pembelian dua unit Apartemen Callila (Park Center Pulomas) dari PT Indomarine Square yang terletak di Jl Kayu Putih Raya dan Jl Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung. Pada 19 September 2014, Danu Wira juga diminta membayarkan satu unit rumah susun Residence 8 @Senopati, Kebayoran Baru.

Rumah susun di Residence 8 diatasnamakan Gina Aprilianti. Pada 25 Juni 2015, Sanusi meminta Danu Wira membayarkan pembelian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl Haji Kelik, Komplek Perumahan Permata Regency Blok F Nomor 1, Kembangan, Jakarta Barat. Rumah diatasnamakan Naomi Shallima.

Lalu, pada 13 Juli 2015, Sanusi meminta Danu Wira membayarkan pembelian sebidang tanah dan bangunan di Jl Saidi I Nomor 23, Cipete, Kebayoran Baru yang kepemilikannya diatasnamakan Jeffry Setiawan Tan. Untuk pembayaran tersebut, Sanusi meminta Danu Wira mengirimkan uang melalui rekening Trian Subekhi.

Kedua, Sanusi juga mencuci uang dalam bentuk pembelian kendaraan bermotor, yaitu mobil Audi A5 2.0 TFSI AT tahun 2013 yang dibayarkan sejumlah Rp850 juta oleh Danu Wira dan mobil Jaguar Tipe XJL 3.0 V6 A/T tahun 2013 yang diatasnamakan PT Imemba Contractors dan dibaliknamakan atas nama Gerard Archie Istiarso.

Budhi menyebutkan, Jaguar itu dipesan oleh Sanusi dengan harga Rp2,25 miliar. Untuk melakukan pembayaran atas pembelian Jaguar, Sanusi meminta uang kepada Boy Ishak sejumlah Rp2 miliar yang dikirim ke rekening PT Wahana Auto Ekamarga, sedangkan sisanya, Rp250 juta dibayarkan pihak lain melalui pencairan cek Bank Mandiri.

Dengan demikian, Sanusi telah menerima uang dari Danu Wira sejumlah Rp21,180 miliar dan Boy Ishak sejumlah Rp2 miliar yang kemudian dibayarkan untuk pembelian tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Selain itu, ada juga penerimaan-penerimaan dari pihak lain kepada Sanusi sejumlah Rp22,106 miliar.

Adapun perbuatan lain atas harta kekayaan, sambung Budhi, Sanusi menyimpan uang puluhan ribu dollar Amerika Serikat di dalam brankasnya. "Yaitu terdakwa menyimpan uang sejumlah AS$10 ribu dalam brankas di lantai 1, rumah Jl Saidi I Nomor 23 RT 011/ RW 007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru," terangnya.

Atas perbuatannya, Sanusi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menanggapi dakwaan penuntut umum, pengacara Sanusi, Maqdir Ismail menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan, meski ada beberapa catatan uraian dakwaan yang kurang jelas. Maqdir lebih mempertimbangkan untuk menerapkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.

Maqdir berpendapat, cukup banyak catatan uraian dakwaan yang tidak jelas, terutama yang berhubungan dengan predicat crime (tindak pidana asal). Misalnya, ketika penuntut umum menyebutkan ada penerimaan-penerimaan dari pihak lain atau Sanusi meminta uang kepada seseorang untuk membeli rumah atau mobil.

"Ini dalam kerangka apa? Tidak jelas. Kan kalau meminta uang bukan (otomatis) pencucian uang namanya. Saya kira itu catatan-catatan yang kita lihat untuk kepentingan ke depan, sehingga orang tidak terlalu mudah dijadikan tersangka dalam perkara TPPU. Apalagi, misalnya pembelian rumah," tuturnya.

Kemudian, Maqdir membantah permintaan uang ke rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada kaitan antara uang dengan proyek. "Itu tidak ada. Orang cuma dapat satu proyek nilainya Rp21 miliar proyek yang diambil, masa' dia kasih ke Uci sampai Rp22 miliar. Kan tidak mungkin," tandasnya.

_____

Editor : Eni

Sumber : Hukum Online

Perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan seringkali terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam.

KHI

Keinginan itulah kemudian memunculkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang suatu saat bisa dijadikan pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebab selama ini Peradilan Agama tidak mempunyai buku standar yang bisa dijadikan pegangan sebagaimana halnya KUHP.

Pembentukan KHI atas SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, KHI yang dipimpin Bustanil Arifin ini bertugas melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Prioritas utama mengkaji kitab-kitab yang diperguanakan sebagai putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum nasional.

Memang KHI masih banyak yang pro-kontra tentang kemampuan yuridisnya. Misalnya, Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, S.H. menyatakan bahwa KHI tetap berada diluar tatanan hukum positif Indonesia dan itu merupakan pendapat sekelompok ulama dan pakar hukum Islam, atau bisa dikatakan sebagai ijma kalangan tersebut. Anggota Komisi Hukum Nasional Fajrul Falakh yang masih digunakan sebagai books of authority dalam Peradilan Agama. Karena itu KHI di hadapan lembaga Yudikatif, khususnya Peradilan tidak dapat dijadikan rujukan. Meski demikian banyak kalangan menyambut tidak munculnya KHI tersebut.

Landasan hukum pembentukan KHI adalah Pasal 27 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan landasan fungsional, yaitu KHI adalah fikih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Bukan mazhab baru tetapi mengarah kepada penyatuan berbagai pendapat mazhab dalam hukum Islam untuk menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam. Untuk menuju kepastian hukum bagi umat Islam.

Yang diatur dalam KHI terdiri dari tiga hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Sistematikanya sebagai berikut:

Buku I Hukum Perkawinan: 170 pasal (Pasal 1 – 170)
Buku II Hukum Kewarisan: 44 pasal (Pasal 171 – 214)
Buku III Hukum Perwakafan: 1 pasal (Pasal 215 – 229)

1. Hukum Perkawinan
Menurut Undang – undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa berlaku untuk semua agama.

Perkawinan menurut KHI pasal 2 Bab II : perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitaqon gholidhan untk menta’ati perintah Allah dan melaksanakanya adalah ibadah.
Peristiwa perkawinan-pernikahan merupakan suatu perikatan hukum antara suami-isteri sehingga mengakibatkan berlakunya hukum tentang pergaulan suami-isteri dalam islam dengan segala akibat-akibat hukumnya. Karenanya disebut mistaqon gholidan/ikatan yang sangat kuat.

Tujuan perkawinan menurut KHI pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah .

Rukundan Syarat Perkawinan :

Adanya calon suami
Adanya calon istri
Harus adanya wali nikah calon istri
Harus ada dua orang saksi laki – laki
Harus ada mahar.
Adanya Ijab Qobul

Adapun syarat – syarat mahar yaitu :

Sesuatu benda yang diserahkan olrh calon suami
Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal.

Dengan uraian tersebut jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan hukum Syara’ dalam hal ini hukum islam.

Menurut Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan.
Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa calon mempelai laki – laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun.
Pasal 6 Ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti disebutkan pada pasal 7 Ayat 1 maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya atau walinya karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum.

Peminangan
Peminangan menurut KHI pasal 1 huruf a : peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang wanita. Lafaz perjodohan bermakna perkawinan.
Teknis peminangan menurut KHI pasal 11 : peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya.

Syarat meminang yang dirincikan pada pasal 12 adalah:

Pinangan dilakukan oleh seorang laki-laki atau pihak dari laki-laki kepada seoran wanita atau dari pihak wanitanya sebagaimana di syaratkan pada pasal 12 (1)
Wanita yang dipinang adalah wanita yang perawan, wanita yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, wanita yang tidak masih dalam iddah raji’ah, janda yang habis masa iddahnya

Larangan meminang yang dirincikan pasal 12 adalah:

Wanita yang masih dalam iddah rajiyah baik dengan terang-terangan ataupun sindiran
Wanita yang masih dalam iddah karena wafatnya suami (masa tunggu 130 hari). di bolehkan meminangnya kecuali dengan sindiran.
Wanita yang sedang dipinang oleh pria lain selama pinangannya tersebut putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita
Wanita yang sedang atau telah dipinang oleh orang lain sedangkan pinangan tersebut belum dputuskan baik dari pihak wanitanya atau laki-lakinya
Wanita yang tergolong muharrimat/senasab

Rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI adalah: untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

calon suami (mencapai 21 thn)/ minimal 19 thn (hrs mendapatkan izin dari Orto). ( Pasal 15 KHI)
calon isteri (mencapai 21 thn)/ minimal 16 thn (hrs mendapatkan izin dari Orto). ( Pasal 15 KHI)
wali nikah ( pasal 19 KHI)
dua orang saksi ( pasal 24-26 KHI )
ijab dan Kabul ( pasal 27-29 KHI )

“Tanpa wali nikah maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan( pasal 19 KHI)”

Pembagian wali nikah pada pasal 20 KHI yaitu : wali nasab dan wali hakim
1. wali nasab ( pasal 21 ) terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan.

Kerabat laki-laki seayah
Keturunan laki-laki mereka (laki-laki seayah)
Kerabat paman ( saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki dari mereka)
Saudara laki-laki kandung kakek,saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka

2. wali hakim ( pasal 23 ) :
wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah stelah ada keputusan dari Pengadilan Agama

Urutan wali nikah yang di utamakan adalah :

Wali nasab paling dekat ( nasab aqrab) yaitu ayah/kakek mempelai wanita
wali nasab yang jauh ( nasab ab’ad)
Wali hakim

Cita – cita reformasi untuk mendudukan hukum ditempat tertinggi (supremacy of law) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga detik ini tak pernah terealisasi. Bahkan dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan – angan. Bila dicermati suramnya wajah hokum merupakan akibat dari kondisi penegakan hukum (law enforcement) yang dalam keadaan terhenti dan kalaupun hukum ditegaskan maka penegakannya diskriminatif.

Praktik – praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia peradilan, proses peradilan yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, bahkan kolusi polisi, hakim, advokat dan jaksa dalam perekayasaan proses peradilan merupakan realitas sehari – hari yang dapat ditemukan dalam penegakan hukum di negeri ini. Pelaksanaan penegakan hukum yang 'kumuh' sepeti itu menjadikan hukum dinegeri ini seperti yang pernah dideskripsikan oleh seorang filusuf besar Yunani Plato (427 – 347 SM) yang menyatakan bahwa ''hukum adalah jaring laba – laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat''. Sehingga memberikan pertanyaan di benak kita apa yang terjadi di sektor penegakan hukum? Dan ada apa dengan aparat penegak hukum?. Diberbagai kasus ditingkat pejabat sampai rakyat semuanya mengacu pada keberpihakan hukum pada kalangan tertentu saja. Tak jarang hukum di Indonesia ini hanya untuk kalangan yang berduit, yang tidak mempunyai uang tidak mempunyai hak atas hukum walaupun dia benar.

PERMASALAHAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Kalau dilihat dari struktur negara kita, Indonesia adalah negara hukum tapi kenapa banyak pelanggar hukum. Ini sebuah pertanyaan yang selalu muncul dalam benak kita. Krisis penegakan hukum telah menjamur di negeri ini. Mungkin ironis sekali jika hal ini menjadikan negara kita sebagai Negara hukum namun miskin hukum.Bagi mereka yang mengantongi banyak rupiah, hukum seolah tidak berani menyentuh. Namun bagi mereka yang miskin, hukum seperti tidak mau berkompromi. Terkuaknya kasus – kasus besar pelanggaran hukum di tanah air akhir – akhir ini sungguh merisaukan dan dan mengusik rasa keadilan bagi siapa saja yang waras. Kasus century, rusaknya perlakuan sistem rumah tahanan, makelar kasus (markus), suap – menyuap, hingga pembunuhan yang berbau politisi menunjukkan ada yang tidak beres pada penegakan hukum di Indonesia.

Dari sekian banyak kasus itu, mencuat kasus – kasus korupsi yang sering melatar belakanginya. Padahal kita semua tahu, hukum adalah salah satu instrumen paling vital dalam membangun sebuah bangsa menuju peradaban kemanusiaan yang adil. Kecenderungan manusia yang selalu ingin menang sendiri, egois, dan individualis. Jika tidak ada hukum yang mengaturnya, maka akan melahirkan penindasan dan perbudakan modern ditengah masyarakat. Untuk itulah negara kita menciptakan undang – undang. Tapi sayangnya, undang – undang yang dipakai sebagai hukum belum mampu membersihkan koruptor – koruptor dilembaga pemerintah. Sampai saat ini masih banyak koruptor yang begitu asyiknya melenggang dan menertawai negeri yang banyak dihuni oleh orang – orang miskin ini.

Tercatat, negara ini menempati peringkat kedua dalam hal korupsi di tingkat Asia dan peringkat keenam ditingkat dunia. Sebetulnya ada satu persoalan yang sangat krusial dilembaga hukum kita. Persoalan itu berupa lemahnya integritas para penegak hukum yang mudah dibeli oleh para mafia hukum dan para koruptor. Semua itu bisa juga terlihat pada munculnya kasus antara lembaga independen KPK dan Polri tempo hari. Bagi mereka yang mengantongi banyak rupiah, hukum tentu tidak akan berani menyentuh, sebaliknya bagi mereka yang miskin dan banyak dibelit persoalan ekonomi, hukum seperti tidak mau lagi berkompromi sedikit pun.

Drs. IGM. Nurdjana, SH, MH menjelaskan,

pertama, lemahnya integritas penegakan hokum korupsi dipengaruhi oleh problematik dalam sistem hukum pidana sebagai hukum formal dan hukum materiil yang secara substansi hukum pada peraturan perundang – undangan pidana potensi korupsi.

Kedua, secara struktur hukum atau kelembagaan terdapat overlapping kewenangan dan mengabaikan asas diferensial fungsional dalam bentuk konflik. Ketiga, adanya disharmoni atau rivalitas negatif antara Polri, Jaksa dan KPK serta dilema terbentuknya hakim adhoc. Terakhir, terjadinya kesenjangan dan keterbatasan anggaran sarana dan prasarana sehingga secara cultural hukum menjadi cara dinamis untuk dimanfaatkan sebagai alat pemerkaya diri. Persoalan itu yang membuat para koruptor berteriak kegirangan. Mereka berusaha memanfaatkan kesempatan bagus tersebut sebagai alat dalam mempertahankan dirinya dari jeratan hukum. Hasilnya, vonis hakim terhadap koruptor tersebut banyak yang hasil akhirnya bebas.

Selama ini, koruptor yang tertangkap oleh tangan hukum seperti begitu mudah melepaskan diri. Belum pernah tersiar kabar seorang koruptor divonis hukuman seumur hidup atau vonis mati. Karena itu wajar bila korupsi terus meningkat, sebab tidak ada vonis hakim yang dapat membuat koruptor jera. Penjara bagi mereka bukan lagi suatu ancaman karena dengan banyak uang, penjara dapat disulap menjadi seperti layaknya hotel berbintang. Itulah gambaran penegakan hukum dinegeri ini.

Padahal telah jelas, unsur – unsur korupsi adalah tindakan melawan hukum, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung dan dilakukan oleh pejabat public atau penyelenggara negara maupun masyarakat. Hal tersebut menjadi polemik dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Salah satu kecenderungan yang menonjol adalah menguatnya perhatian dan penilaian publik terhadap suatu proses hukum yang dinilai kurang adil. Karena itu, dibutuhkan adanya suatu solusi yang bijaksana agar penegakan hukum dinegeri ini memiliki integritas yang kuat dan profesionalitas yang tinggi. Dan solusi seperti apakah yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum?.

Semoga Bermanfaat.

Filemon Gulö

Recent Posts

Blogroll

Filemon Gulö

document.write('<a href="/search/label/'+label8+'?max-results=10">'+Title8+'</a>');

Recent Posts

Blogroll