Jakarta [Siarlingkungan] - Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa revisi UU 30/2002 harus disesuaikan dengan penggunanya yaitu KPK sendiri. Jika KPK menolak, maka sikap itu pula yang akan dipegang oleh PAN.
"Terserah KPK-nya, wong KPK-nya yang pakai. Mana yang mau direvisi, mana yang mau diperkuat, KPK tahu yang terbaik," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
"Kalau mereka menolak, kita menolak juga," tegasnya.
Ada 4 poin dalam draf revisi UU KPK yang diusulkan 6 fraksi yaitu soal penyadapan, dewan pengawas, pengangkatan penyidik, dan penerbitan SP3. Zulkifli mengaku memang tidak mengikuti rinci poin-poin tersebut.
"Poin revisi saya nggak mengikuti. Ikuti saja nanti. Prinsip saya, kalo UU tergantung yang pakai. Misalnya sekarang, haluan negara, tergantung yang pakai yaitu MPR. Kalau semua bilang perlu, MPR-nya bilang tidak, masa dipaksa," ujar Ketua MPR ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, draf RUU KPK yang beredar saat ini hampir seluruhnya bersifat melemahkan. KPK dengan tegas akan menolak RUU tersebut jika tidak ada perubahan draf.
"Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua bahwa sebagian besar draf RUU KPK ini adalah pelemahan. Ini sikap resmi KPK. 90 persen pelemahan," ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016). (detikcom)
_____
Penulis :imk/tor
Editor : Rizal
"Terserah KPK-nya, wong KPK-nya yang pakai. Mana yang mau direvisi, mana yang mau diperkuat, KPK tahu yang terbaik," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
"Kalau mereka menolak, kita menolak juga," tegasnya.
Ada 4 poin dalam draf revisi UU KPK yang diusulkan 6 fraksi yaitu soal penyadapan, dewan pengawas, pengangkatan penyidik, dan penerbitan SP3. Zulkifli mengaku memang tidak mengikuti rinci poin-poin tersebut.
"Poin revisi saya nggak mengikuti. Ikuti saja nanti. Prinsip saya, kalo UU tergantung yang pakai. Misalnya sekarang, haluan negara, tergantung yang pakai yaitu MPR. Kalau semua bilang perlu, MPR-nya bilang tidak, masa dipaksa," ujar Ketua MPR ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, draf RUU KPK yang beredar saat ini hampir seluruhnya bersifat melemahkan. KPK dengan tegas akan menolak RUU tersebut jika tidak ada perubahan draf.
"Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua bahwa sebagian besar draf RUU KPK ini adalah pelemahan. Ini sikap resmi KPK. 90 persen pelemahan," ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016). (detikcom)
_____
Penulis :imk/tor
Editor : Rizal
Jakarta [Siarlingkungan] - Setelah mendapatkan SK perpanjangan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. DPP Partai Golkar akan mengadakan rapat harian pertama Munas, hari ini, Kamis (4/2/2016).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rapat tersebut merupakan silaturahmi antara kader Golkar setelah mendapatkan SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau 2009.
“Itu rapat karena Menkumham baru memperpanjang kepengurusan Riau. Jadi semacam konsolidasi dan silaturahmi saja dulu. Kangen-kangenan karena di sini tidak melihat Bali (Kepengurusan Munas Bali) atau Ancol (Kepengurusan Munas Ancol), yang ada Riau itu saja,” kata Idrus kepada Okezone, Rabu (3/2/2016).
Rapat perdana usai Rapimnas itu akan digelar di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi Jakarta Barat.
Hal senada juga diungkapkan Kader Partai Golkar lainnya Yorrys Raweyai. Menurutnya pertemuan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi setelah SK perpanjangan kepengurusan hasil Munas Riau diperpanjang Menkumham.
“Jadi sore (ini) pukul 15.30 WIB, kita akan gelar rapat harian DPP Partai Golkar untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyahuti SK itu (SK Menkumham),” katanya,
Ketika ditanyakan apakah rapat itu juga akan membahas rencana Munaslub, ia menjawab diplomatis.
“Itu nanti,” singkatnya. (***)
_____
Editor : Rizal
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rapat tersebut merupakan silaturahmi antara kader Golkar setelah mendapatkan SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau 2009.
“Itu rapat karena Menkumham baru memperpanjang kepengurusan Riau. Jadi semacam konsolidasi dan silaturahmi saja dulu. Kangen-kangenan karena di sini tidak melihat Bali (Kepengurusan Munas Bali) atau Ancol (Kepengurusan Munas Ancol), yang ada Riau itu saja,” kata Idrus kepada Okezone, Rabu (3/2/2016).
Rapat perdana usai Rapimnas itu akan digelar di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi Jakarta Barat.
Hal senada juga diungkapkan Kader Partai Golkar lainnya Yorrys Raweyai. Menurutnya pertemuan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi setelah SK perpanjangan kepengurusan hasil Munas Riau diperpanjang Menkumham.
“Jadi sore (ini) pukul 15.30 WIB, kita akan gelar rapat harian DPP Partai Golkar untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyahuti SK itu (SK Menkumham),” katanya,
Ketika ditanyakan apakah rapat itu juga akan membahas rencana Munaslub, ia menjawab diplomatis.
“Itu nanti,” singkatnya. (***)
_____
Editor : Rizal
Jakarta [Siarlingkungan] - Komisi III DPR tengah merumuskan kerangka kerja Panitia Kerja (Panja) Freeport guna membantu penanganan hukum kasus PT Freeport Indonesia (PT FI) sebagaimana catatan kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada 20 Januari 2016 lalu.
Informasi ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Namun diakui Benny, pihaknya belum dapat dipastikan apakah Panja ini dibentuk atau tidak.
"Panja Freeport kita susun kerangka kerjanya seperti apa," kata Benny K Harman kepada wartawan di sela-sela Raker Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
"Kita perdalam lagi maksud dan tujuan panja ini dibentuk. Kita akan merumuskan ulang apa tagetnya, pihak yang nanti akan kita panggil keterangannya," imbuhnya.
Benny memastikan, bahwa panja ini tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, Komisi III DPR hanya sebatas menggunakan hak sebagai anggota dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus ini.
"Kita tidak minta proses hukumnya dihentikan," tegas Politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Benny, justru DPR ingin menantang apakah Jaksa Agung M Prasetyo memiliki keberanian mengusut pemufakatan jahat yang terjadi dalam kasus Freeport itu secara tuntas dan gamblang.
Karena itu lanjut Benny, pihaknya mengingatkan agar jangan sampai ada transaksi politik dalam pengusutan kasus ini, karena berbicara tentang panja di DPR tentunya sarat dengan kepentingan politik.
Sehingga menurutnya, jangan sampai ada anggapan bahwa Jaksa Agung lumpuh karena ada intervensi politik dari Komisi III DPR.
"Berani enggak panggil Novanto? Tiga kali panggil paksa mana? Novanto saja enggak berani, apalagi Riza Chalid. Kalau emang Jagung berani, kita mencegah proses proses semacam itu," tantang Benny.
Selain itu Benny juga menjamin jika Panja Freeport ini jadi dibentuk tidak akan mengganggu proses legislasi yang berjalan di Komisi III DPR.
Karena selama ini, yang seringkali menghambat kerja legislasi DPR adalah ketidaksiapan pemerintah sendiri. Dan lagi, Panja Freeport tidak banyak memakan anggaran ketimbang fakta yang akan diungkap.
"Menghabiskan uang yang tidak seberapa," tandasnya.
_____
Editor : Rizal
Sumber : sindonews
Informasi ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Namun diakui Benny, pihaknya belum dapat dipastikan apakah Panja ini dibentuk atau tidak.
"Panja Freeport kita susun kerangka kerjanya seperti apa," kata Benny K Harman kepada wartawan di sela-sela Raker Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
"Kita perdalam lagi maksud dan tujuan panja ini dibentuk. Kita akan merumuskan ulang apa tagetnya, pihak yang nanti akan kita panggil keterangannya," imbuhnya.
Benny memastikan, bahwa panja ini tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, Komisi III DPR hanya sebatas menggunakan hak sebagai anggota dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus ini.
"Kita tidak minta proses hukumnya dihentikan," tegas Politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Benny, justru DPR ingin menantang apakah Jaksa Agung M Prasetyo memiliki keberanian mengusut pemufakatan jahat yang terjadi dalam kasus Freeport itu secara tuntas dan gamblang.
Karena itu lanjut Benny, pihaknya mengingatkan agar jangan sampai ada transaksi politik dalam pengusutan kasus ini, karena berbicara tentang panja di DPR tentunya sarat dengan kepentingan politik.
Sehingga menurutnya, jangan sampai ada anggapan bahwa Jaksa Agung lumpuh karena ada intervensi politik dari Komisi III DPR.
"Berani enggak panggil Novanto? Tiga kali panggil paksa mana? Novanto saja enggak berani, apalagi Riza Chalid. Kalau emang Jagung berani, kita mencegah proses proses semacam itu," tantang Benny.
Selain itu Benny juga menjamin jika Panja Freeport ini jadi dibentuk tidak akan mengganggu proses legislasi yang berjalan di Komisi III DPR.
Karena selama ini, yang seringkali menghambat kerja legislasi DPR adalah ketidaksiapan pemerintah sendiri. Dan lagi, Panja Freeport tidak banyak memakan anggaran ketimbang fakta yang akan diungkap.
"Menghabiskan uang yang tidak seberapa," tandasnya.
_____
Editor : Rizal
Sumber : sindonews
