Jakarta [Siarlingkungan] - Seorang oknum Polisi gadungan, M Rizki, ditangkap oleh anggota Polsek Balaraja Bripka Endang S dan Bripka Ibni Marli yang tengah melakukan patroli, Sabtu (6/2/2016) pagi kemarin.
Dilansir detikcom, kelakuan M Rizki ini sering membuat warga terutama sopir truk yang melintas di kawasan Balaraja, Tangerang, resah. Pria berusia 30 tahun ini sering melakukan aksi pemerasan terhadap sopir truk yang melintas di lokasi.
Pelaku melakukan aksinya di flyover Jl Gator Subroto, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Warga Sawah Besar, Jakarta Pusat ini ditangkap anggota Polsek Balaraja Bripka Endang S dan Bripka Ibni Marli yang tengah melakukan patroli di lokasi.
"Pelaku ditangkap karena dicurigai menggunakan ban patroli perwira dan pangkat brigadir," ujar Kapolsek Balaraja Kompol Mirodin kepada detikcom, Sabtu (6/2/2016).
Saat dibekuk, pelaku sedang memalak sopir truk yang melintas di lokasi. Namun, saat ditanya KTA (Kartu Tanda Anggota) pelaku tidak bisa menunjukkannya.
Untuk lebih meyakinkan korban, pelaku bahkan membawa motor yang dipasangi pelat dinas Polri yang diduga palsu.
"Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Balaraja, dan kira cek memang bukan anggota," imbuhnya.
Dari pelaku, polisi menyita barang bukti seragam Polri, 1 motor berpelat dinas Polri dan uang tunai Rp 151 ribu.
_____
Penulis : owr/arh
Editor : Rizal
Jakarta [Siarlingkungan] - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan tentang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban meninggal akibat gempa di Taiwan.
“Distrik Xin Hua dan Gueren sudah selesai dievakuasi, dan tak ada WNI korban meninggal,” kata Retno melalui pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu 6 Februari 2016.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan polisi dan crisis centre di Tainan, Taiwan. Dari keterangannya saat ini tim dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang berada di lapangan masih terus mencari informasi lebih lanjut.
Retno menjelaskan bahwa di Tainan ada 3 gedung yang rusak, mereka berada di distrik Yongkang, yang menurutnya lokasi paling parah terdampak gempa, dan belum selesai dievakuasi. Distrik berikutnya adalah Xin Hua dan Gueren yang sudah selesai dilakukan evakuasi dan tak ditemukan WNI menjadi korban meninggal di sana.
Sementara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Iqbal mebantah bahwa ada 3 WNI yang tewas akibat gempa di Taiwan. Ia menambahkan bahwa pihak tim KDEI Taipei sudah berada di lokasi dan bekerja terus melakukan pengecekan di crisis centre maupun rumah sakit rujukan.
Sementara itu korban tewas akibat gempa berkekuatan 6,4 pada skala Richter melanda Taiwan bertambah menjadi 14 orang dan 30 lainnya hingga kini masih dilaporkan hilang. Seperti yang dilansir BBC pada 6 Februari 2016, di antara yang tewas adalah bayi yang baru lahir. Hampir 500 orang terluka, setidaknya 92 dari mereka masih dirawat di rumah sakit.
Presiden Taiwan yang baru terpilih telah memberikan pernyataan menyusul bencana alam tersebut dengan menjanjikan akan bekerja habis-habisan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam reruntuhan.
Tim penyelamat masih berjuang untuk menyelamatkan ratusan orang yang terjebak di dalam bangunan-bangunan yang runtuh. Sedikitnya sudah lebih dari 200 orang diselamatkan dari 17 apartemen yang rusak parah.
_____
Editor : Eni
Sumber : Tempo /BBC
“Distrik Xin Hua dan Gueren sudah selesai dievakuasi, dan tak ada WNI korban meninggal,” kata Retno melalui pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu 6 Februari 2016.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan polisi dan crisis centre di Tainan, Taiwan. Dari keterangannya saat ini tim dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang berada di lapangan masih terus mencari informasi lebih lanjut.
Retno menjelaskan bahwa di Tainan ada 3 gedung yang rusak, mereka berada di distrik Yongkang, yang menurutnya lokasi paling parah terdampak gempa, dan belum selesai dievakuasi. Distrik berikutnya adalah Xin Hua dan Gueren yang sudah selesai dilakukan evakuasi dan tak ditemukan WNI menjadi korban meninggal di sana.
Sementara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Iqbal mebantah bahwa ada 3 WNI yang tewas akibat gempa di Taiwan. Ia menambahkan bahwa pihak tim KDEI Taipei sudah berada di lokasi dan bekerja terus melakukan pengecekan di crisis centre maupun rumah sakit rujukan.
Sementara itu korban tewas akibat gempa berkekuatan 6,4 pada skala Richter melanda Taiwan bertambah menjadi 14 orang dan 30 lainnya hingga kini masih dilaporkan hilang. Seperti yang dilansir BBC pada 6 Februari 2016, di antara yang tewas adalah bayi yang baru lahir. Hampir 500 orang terluka, setidaknya 92 dari mereka masih dirawat di rumah sakit.
Presiden Taiwan yang baru terpilih telah memberikan pernyataan menyusul bencana alam tersebut dengan menjanjikan akan bekerja habis-habisan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam reruntuhan.
Tim penyelamat masih berjuang untuk menyelamatkan ratusan orang yang terjebak di dalam bangunan-bangunan yang runtuh. Sedikitnya sudah lebih dari 200 orang diselamatkan dari 17 apartemen yang rusak parah.
_____
Editor : Eni
Sumber : Tempo /BBC
Siarlingkungan.com // Depok - Satuan Narkoba Polresta Depok meringkus 40 tersangka bandar narkoba selama awal 2016. Sebanyak 3,5 kilogram ganja seharga Rp 11 juta dan 75 gram sabu-sabu seharga Rp 127 juta, berhasil disita polisi dari tangan tersangka.
Kepala Satnarkoba Polresta Depok Komisaris Vivick Tjangkung mengajak semua pihak untuk memerangi narkoba di Depok. Penyebabnya, ada tren peningkatan penggunaan narkoba di kota ini.
"Polisi tidak akan maksimal tanpa peran masyarakat. Untuk itu kami harap terus diawasi," kata Vivick , Sabtu, 6 Februari 2016.
Vivick memperkirakan narkoba yang saat ini telah disita, sedikitnya bisa menyelamatkan 3.200 jiwa. Untuk para pengedar bakal dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peredaran Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.
Vivick mensinyalir saat ini rumah kontrakan dan kos-kosan sebagai tempat para bandar menyimpan dan mengedarkan narkoba. Karena itu, masyarakat harus lebih selektif menerima orang baru, yang akan mengontrak.
"Bulan lalu, mahasiswa kami tangkap, karena menjadi pengedar dan pemakai di kos-kosan di Beji," ujar Vivick.
Polisi, menurut Vivick, juga telah menggerebek sarang narkoba yang berada di sebelah Depok Tows Square. Dari penggerebegan itu, polisi meringkus 14 orang yang positif menggunakan narkoba dalam tes urine dan dua orang yang kedapatan membawa sabu-sabu.
"Bagi pengguna akan direhabilitasi. Yang membuat khawatir, mahasiswa sekarang banyak yang menggunakan shabu dengan temuan bukti berupa bong dari mereka," ujarnya.
_____
Penulis : IMAM HAMDI
Editor : Kelvin
Sumber : Tempo
Siarlingkungan.com // Jakarta - Kasus penyimpangan APBD-P Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 bisa menjadi bola liar dan berpotensi memicu kegaduhan.
Kesaksian Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Kamis (4/2), dalam perkara korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS), sempat menyebut nama Presiden Jokowi, yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Ahok sempat menyatakan Jokowi yang menandatangani Peraturan Daerah APBD-P 2014 nomor 19 tahun 2014," kata Ketua The President Watch, Nova Andika, Sabtu (6/2/2016).
Meski di akhir persidangan, saat menyerahkan alat bukti di hadapan Hakim Tipikor, Ahok meralat ucapannya, penilaian publik bisa beragam. "Penyebutan itu di depan persidangan Tipikor lho, jadi tidak main-main, bukan hal sepele," katanya.
Dalam kasus UPS ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yaitu Alex Usman, Zaenal Soleman, Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah. Ada indikasi kerugian negara akibat mark up atau pengelembungan dana pengadaan UPS hingga Rp 50 miliar.
"Meski Ahok meralat pernyataannya tentang keterlibatan Jokowi, hakim bisa meminta keterangan Jokowi karena saat itu posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Majelis hakim Pengadilan Tipikor bisa saja menghadirkan Jokowi untuk dimintai keterangannya," imbuh Nova.
_____
Penulis :fas/jpnn
Editor : Eni
Sumber : JPNN
Kesaksian Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Kamis (4/2), dalam perkara korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS), sempat menyebut nama Presiden Jokowi, yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Ahok sempat menyatakan Jokowi yang menandatangani Peraturan Daerah APBD-P 2014 nomor 19 tahun 2014," kata Ketua The President Watch, Nova Andika, Sabtu (6/2/2016).
Meski di akhir persidangan, saat menyerahkan alat bukti di hadapan Hakim Tipikor, Ahok meralat ucapannya, penilaian publik bisa beragam. "Penyebutan itu di depan persidangan Tipikor lho, jadi tidak main-main, bukan hal sepele," katanya.
Dalam kasus UPS ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yaitu Alex Usman, Zaenal Soleman, Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah. Ada indikasi kerugian negara akibat mark up atau pengelembungan dana pengadaan UPS hingga Rp 50 miliar.
"Meski Ahok meralat pernyataannya tentang keterlibatan Jokowi, hakim bisa meminta keterangan Jokowi karena saat itu posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Majelis hakim Pengadilan Tipikor bisa saja menghadirkan Jokowi untuk dimintai keterangannya," imbuh Nova.
_____
Penulis :fas/jpnn
Editor : Eni
Sumber : JPNN
Jakarta [Siarlingkungan] - Revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak tegas dalam menyikapinya. Sehingga sikap Jokowi tersebut diduga adanya tekanan dari kalangan partai politik.
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani mengungkapkan indikasi adanya tekanan bisa dilihat dari sikap menterinya Jokowi. Sementara itu, YLBHI menolak revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tiga alasan dasar, yakni: historis, bukan itikad baik, dan bukan menguatkan untuk menguatkan KPK, ujar Julius saat menghadiri acara diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Senjakala KPK, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).
"RUU KPK ini hanya keterpaksaan Jokowi yang sikapnya abu-abu, merasa ada tekanan dari politik,"
Julius mengatakan, ada menterinya Jokowi yang begitu antusias dalam mendorong revisi Undang-undang tentang KPK. "Kalo presiden nolak, tapi menterinya yang menggebu-gebu apakah ini tidak melangkahi presiden?" ucapnya.
YLBHI mengajak masyarakat untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan surat presiden dan memerintahkan menterinya tidak ikut membahas revisi Undang-undang KPK.
Julius memastikan bahwa ada beberapa upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang tersebut, sehingga nantinya KPK tidak mampu lagi menjerat koruptor-koruptor yang lihai dan handal.
_____
Penulis : owr/arh
Editor : Rizal
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani mengungkapkan indikasi adanya tekanan bisa dilihat dari sikap menterinya Jokowi. Sementara itu, YLBHI menolak revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tiga alasan dasar, yakni: historis, bukan itikad baik, dan bukan menguatkan untuk menguatkan KPK, ujar Julius saat menghadiri acara diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Senjakala KPK, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).
"RUU KPK ini hanya keterpaksaan Jokowi yang sikapnya abu-abu, merasa ada tekanan dari politik,"
Julius mengatakan, ada menterinya Jokowi yang begitu antusias dalam mendorong revisi Undang-undang tentang KPK. "Kalo presiden nolak, tapi menterinya yang menggebu-gebu apakah ini tidak melangkahi presiden?" ucapnya.
YLBHI mengajak masyarakat untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan surat presiden dan memerintahkan menterinya tidak ikut membahas revisi Undang-undang KPK.
Julius memastikan bahwa ada beberapa upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang tersebut, sehingga nantinya KPK tidak mampu lagi menjerat koruptor-koruptor yang lihai dan handal.
_____
Penulis : owr/arh
Editor : Rizal
