Filemon Gulö

Daftar Kode Bank Di Indonesia
No	Nama Bank	Kode
1	BANK BCA	014
2	BANK MANDIRI	008
3	BANK BNI	009
4	BANK BRI	002
5	AMERICAN EXPRESS BANK LTD	030
6	ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK	531
7	ANZ PANIN BANK	061
8	BANK ABN AMRO	052
9	BANK AGRO NIAGA	494
10	BANK AKITA	525
11	BANK ALFINDO	503
12	BANK ANTARDAERAH	088
13	BANK ARTA NIAGA KENCANA	020
14	BANK ARTHA GRAHA	037
15	BANK ARTOS IND	542
16	BANK BENGKULU	133
17	BANK BII	016
18	BANK BINTANG MANUNGGAL	484
19	BANK BISNIS INTERNASIONAL	459
20	BANK BNP PARIBAS INDONESIA	057
21	BANK BUANA IND	023
22	BANK BUKOPIN	441
23	BANK BUMI ARTA	076
24	BANK BUMIPUTERA	485
25	BANK CAPITAL INDONESIA, TBK.	054
26	BANK CENTURY, TBK.	095
27	BANK CHINA TRUST INDONESIA	949
28	BANK COMMONWEALTH	950
29	BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	039
30	BANK DANAMON	011
31	BANK DBS INDONESIA	046
32	BANK DIPO INTERNATIONAL	523
33	BANK DKI	111
34	BANK EKONOMI	087
35	BANK EKSEKUTIF	558
36	BANK EKSPOR INDONESIA	003
37	BANK FAMA INTERNASIONAL	562
38	BANK FINCONESIA	945
39	BANK GANESHA	161
40	BANK HAGA	089
41	BANK HAGAKITA	159
42	BANK HARDA	567
43	BANK HARFA	517
44	BANK HARMONI INTERNATIONAL	166
45	BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK.	212
46	BANK IFI	093
47	BANK INA PERDANA	513
48	BANK INDEX SELINDO	555
49	BANK INDOMONEX	498
50	BANK JABAR	110
51	BANK BRI SYARIAH	422
52	BANK JASA JAKARTA	427
53	BANK JASA JAKARTA	472
54	BANK JATENG	113
55	BANK JATIM	114
56	BANK KEPPEL TATLEE BUANA	053
57	BANK KESAWAN	167
58	BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	535
59	BANK LAMPUNG	121
60	BANK LIPPO	026
61	BANK MALUKU	131
62	BANK MASPION	157
63	BANK MAYAPADA	097
64	BANK MAYBANK INDOCORP	947
65	BANK MAYORA	553
66	BANK MEGA	426
67	BANK MERINCORP	946
68	BANK MESTIKA	151
69	BANK METRO EXPRESS	152
70	BANK MITRANIAGA	491
71	BANK MIZUHO INDONESIA	048
72	BANK MUAMALAT	147
73	BANK MULTI ARTA SENTOSA	548
74	BANK MULTICOR TBK.	036
75	BANK NAGARI	118
76	BANK NIAGA	022
77	BANK NISP	028
78	BANK NTT	130
79	BANK NUSANTARA PARAHYANGAN	145
80	BANK OCBC – INDONESIA	948
81	BANK OF AMERICA, N.A	033
82	BANK OF CHINA LIMITED	069
83	BANK PANIN	019
84	BANK PERSYARIKATAN INDONESIA	521
85	BANK PURBA DANARTA	547
86	BANK RESONA PERDANIA	047
87	BANK RIAU	119
88	BANK ROYAL INDONESIA	501
89	BANK SHINTA INDONESIA	153
90	BANK SINAR HARAPAN BALI	564
91	BANK SRI PARTHA	466
92	BANK SULTRA	135
93	BANK SULUT	127
94	BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA	045
95	BANK SUMSEL	120
96	BANK SUMUT	117
97	BANK SWADESI	146
98	BANK SWAGUNA	405
99	BANK SYARIAH MANDIRI	451
100	BANK SYARIAH MEGA	506
101	BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) (BTN)	200
102	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL	213
103	BANK UIB	536
104	BANK UOB INDONESIA	058
105	BANK VICTORIA INTERNATIONAL	566
106	BANK WINDU KENTJANA	162
107	BANK WOORI INDONESIA	068
108	BANK YUDHA BHAKTI	490
109	BPD ACEH	116
110	BPD BALI	129
111	BPD DIY	112
112	BPD JAMBI	115
113	BPD KALIMANTAN BARAT	123
114	BPD KALSEL	122
115	BPD KALTENG	125
116	BPD KALTIM	124
117	BPD NTB	128
118	BPD PAPUA	132
119	BPD SULAWESI TENGAH	134
120	BPD SULSEL	126
121	CENTRATAMA NASIONAL BANK	559
122	CITIBANK N.A.	031
123	DEUTSCHE BANK AG.	067
124	HALIM INDONESIA BANK	164
125	ING INDONESIA BANK	034
126	JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.	032
127	KOREA EXCHANGE BANK DANAMON	059
128	LIMAN INTERNATIONAL BANK	526
129	PERMATA BANK	013
130	PRIMA MASTER BANK	520
131	RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA	060
132	STANDARD CHARTERED BANK	050
133	THE BANGKOK BANK COMP. LTD	040
134	THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD	042
135	THE HONGKONG & SHANGHAI B.C.	041

Adapun langkah yang dapat Anda lakukan pertama-tama adalah membicarakan baik-baik kepada pihak dealer untuk segera mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") tersebut ke samsat dan menyerahkannya kepada Anda.

Lebih lanjut, jika yang Anda maksud dengan ketlingsut adalah terselip atau bahkan hilang, maka dapat juga dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian agar bisa dibuatkan STNK yang baru (Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Menurut Pasal 81 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, persyaratan penggantian STNK karena hilang yaitu:

mengisi formulir pendaftaran;
melampirkan tanda bukti identitas;
BPKB asli dan fotokopi;
surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup;
surat keterangan hilang dari unit pelaksana Regident penerbit STNK; dan
hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.

Mungkin jika memang STNK tersebut hilang sebelum sampai ke tangan Anda, Anda dapat menyarankan kepada dealer untuk melakukan pelaporan sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Namun jika pihak dealer masih enggan melaksanakan kewajibannya, Anda bisa memikirkan langkah hukum menggugat dealer tersebut.

Pada dasarnya, jual beli sepeda motor yang Anda lakukan dengan dealer (penjual) harus mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini karena jual beli tersebut dilakukan dengan berdasar pada kesepakatan antara Anda dan dealer. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Suatu hal tertentu.
Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Apabila antara Anda dan dealer terjadi suatu kesepakatan bahwa dealer akan memberikan STNK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak kesepakatan jual beli terjadi, maka dealer harus memenuhi prestasinya untuk memberikan STNK tersebut kepada Anda sebagai pembeli.

Pertanyaan:

Saya membeli sepeda motor di dealer pada bulan Agustus-September 2013, dijanjikan dalam 6 bulan STNK akan jadi. Sampai sekarang STNK belum ada/jadi. Saya telepon dealer, katanya ketlingsut di samsat setempat. Pertanyaan saya, apa langkah saya kepada dealer?

Masih terkait dengan kewajiban dealer, sebagai penjual/pengusaha, dealer berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

Sebagai pembeli, berdasarkan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, Anda berhak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal di atas, Anda berhak untuk memperoleh STNK dan dealer berkewajiban untuk memberikan STNK sesuai perjanjian. Apabila dealer tidak kunjung memberikan STNK kepada Anda, maka dealer dapat dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya yang dikenal dengan nama cidera janji (wanprestasi).

Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis, wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Bentuk wanprestasi berupa:

Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila pihak dealer tidak juga memberikan STNK-nya, maka Anda dapat menggugat pihak dealer secara perdata atas dasar wanprestasi. Gugatan wanprestasi diajukan akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan (Pasal 1243 KUH Perdata).

semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

_____

Sumber : Hukum Online

Jakarta [Siarlingkungan] - Sejumlah korban penipuan dan penggelapan uang calon jemaah haji melaporkan seorang dirut travel umroh PT SSI ke Polda Metro Jaya karena diduga membawa lari uang senilai sekitar Rp 200 juta lebih milik para korban

Seorang korban, Syamsiar (59), mengaku mendaftarkan diri untuk umroh ke kantor travel tersebut yang terletak di Jl Kartini, Depok pada November 2015 lalu. Saat itu korban telah menyetorkan dana sebesar Rp 22 juta.

"Waktu itu saya dijanjikan akan diberangkatkan pada 21 Desember 2015. Tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak jadi berangkat dan malah kabur orang-orangnya," kata Syamsiar kepada wartawan usai melapor di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (20/3/2016).

Setelah tidak jadi berangkat pada Desember 2015 itu, Syamsiar kemudian mencoba mencari tahu ke pihak pengelola. Saat itu, terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban pada tanggal 10 Januari 2016.

"Waktu enggak jadi berangkat ada perjanjian mau mengembalikan paling lambat tanggal 10 Januari. Tetapi tidak pernah dikembalikan. Yang tanda tangan itu R, direktur utama PT SSI Group," jelas Syamsiar.

Korban lainnya, Sri mengungkap, kantor PT SSI masih ada. "Tetapi orang-orangnya sudah tidak ada," ujar Sri.

Dilansir detikcom, pengacara para korban Syukni Timi Pengata mengatakan, total korban ada sekitar 50 orang dengan kerugian total Rp 200 jutaan lebih. Para korban, kata dia, mengaku tertarik untuk mendaftarkan diri di travel agent tersebut karena ada public figure yang diduga terlibat promosi.

"Kita punya bukti-bukti ada keterlibatan public figure, ini ada brosur Mba PM dan brosur mas FR," ujar Syukni.

Syukni menduga, terlapor sudah melakukan penipuan tersebut sejak 2013 lalu. Belakangan, pihaknya juga mengetahui bahwa perusahaan tersebut diduga tidak memiliki izin.

"Kita di sini ini ingin ada kejelasan kalau artis di sini power endorsementnya seperti apa, apakah ada aliran dana ke mereka," tuturnya.

Dalam laporan resmi bernomor LP/1328/III/2016/PMJ/Ditreskrimum, Sri yang mewakili para korban lainnya melaporkan R dengan dugaan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau 372 KUHP tentang penggelapan.

_____

Penulis : mei/dhn

Editor : Eni

Jakarta [Siarlingkungan] - Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan Duta Besar Australia di Malaysia telah berhasil menghubungi wartawan ABC dan kameramennya yang sekarang dihalangi untuk meningalkan Malaysia.

Wartawan dari salah satu program di Stasiun TV ABC - Four Corners, Linton Besser dan kameramen, Louie Eroglu diberitahu mereka harus tetap tinggal di Malaysia sampai Jaksa Agung memutuskan apakah mereka harus menghadapi tuduhan atas upaya keduanya untuk mempertanyakan Perdana Menteri Najib Razak atas skandal korupsinya.

Bishop mengatakan kedua kru ABC itu telah mendapat dukungan konsuler.
"Saya selalu khawatir bila ada contoh tindakan keras pada kebebasan berbicara - dalam demokrasi khususnya," katanya.

"Saya juga prihatin mengenai kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas mereka," katanya.
Kedua kru ABC itu ditahan di Kota Kuching pada Sabtu malam, setelah mendekati Perdana Menteri dalam salah satu kunjungannya ke mesjid di kota itu.

Ketika PM Najib Razak memasuki tempat acara, Besser bertanya kepadanya mengenai topik yang paling kontroversial di Malaysia : Mengapa ada uang ratusan juta dollar disimpan di rekening bank milik seorang Perdana Menteri Malaysia.

Besser tidak mendapatkan jawaban. Sebaliknya personel keamanan PM justru mengelilingi wartawan dan juru kamera tersebut, setelah diinterogasi, keduanya diizinkan untuk pergi, tapi kemudian mereka ditangkap lagi saat kembali ke hotel.

Mereka menjalani pemeriksaan di kantor polisi selama enam jam dan paspor mereka diambil.
Kepala polisi setempat mengatakan Besser dan Eroglu telah melintasi garis keamanan dan bersikap agresif dengan mencoba mendekati Perdana Menteri.

Keduanya dibebaskan tanpa tuduhan pada Hari Minggu (13/2), tapi diberitahu tidak boleh meninggalkan Malaysia. Paspor keduanya juga sudah dikembalikan.

Direktur Pemberitaan ABC, Gaven Morris menyangkal tuduhan terkait perilaku agresif yang dituduhkan kepada Besser dan Eroglu pada acara yang dihadiri PM di Kota Kuching.

"Saya bisa katakan wartawan kami tidak pernah berusaha menghambat atau berniat untuk menghalangi petugas pemerintahan dalam melakukan tugas mereka," kata Morris dalam sebuah pernyataan.

"Mereka tidak melihat garis polisi dan meyakini kalau mereka tidak pernah melanggar garis polisi."

"Mereka berhenti merekam dan meninggalkan acara tersebut segera setelah keduanya diminta. Mereka sepenuhnya bekerja sama dengan polisi sebelum dan setelah penangkapan.

"Kami sedang melakukan segala hal yang kami bisa untuk mengatasi situasi ini secepat mungkin," tambah Morris.

"Kami berharap penyelidikan polisi akan segera mencapai kesimpulan sehingga Louie dan Linton akan dapat bebas pergi Malaysia."

Fahmi Fadzil, juru bicara partai oposisi di Malaysia mengatakan kedua wartawan ABC itu terancam dipenjarakan jika tuduhan jadi dijatuhkan kepadanya.

"Saya kira mereka terancam melanggar pasal 136 dari KUHP, yang mengacu pada tindakan menghalangi seorang petugas dalam melaksanakan tugasnya," kata Fadzil.

"Ini bisa membuat mereka dipenjarakan selama dua tahun. Tapi saya kira Perdana Menteri Najib tidak akan melakukan penuntutan karena akan menjadi cukup sensasional dan akan menimbulkan kontroversi internasional.

"Saya percaya pada akhirnya mereka nanti akan dideportasi dan mungkin tidak akan diizinkan untuk kembali ke Malaysia, sayangnya, sampai kita melihat perubahan dalam kepemimpinan di Malaysia."

ABC telah melakukan kontak dengan kedua kru Four Corners tersebut maupun keluarga mereka. Mereka dikatakan dalam kondisi yang baik.

Jaksa Agung Malaysia menurut rencana akan membuat keputusan tentang Besser dan Eroglu sebelum Rabu.

_____
Penulis : nwk
Editor : Rizal
Sumber detikcom

Filemon Gulö

Recent Posts

Blogroll

Filemon Gulö

document.write('<a href="/search/label/'+label8+'?max-results=10">'+Title8+'</a>');

Recent Posts

Blogroll